Kategori: Opini

BATAK ?

Ahmad Arief Tarigan

Sebelum memulai tulisan ini, ada baiknya, penulis menjelaskan ‘posisi’ terlebih dahulu agar tidak terjebak dalam perdebatan emosional primordial serta tidak bias dengan subjektifitas manapun. Sekaligus juga menjadi penekanan bahwa tulisan ini mencoba untuk menempatkan perdebatan pada ranah yang lebih kritis dalam memandang permasalahan. Sebagaimana layaknya berdiskusi, kita semestinya bersikap terbuka (menerima perbedaan pendapat dan kritik), berpandangan luas, bebas dari praduga dan meyakini bahwa prasangka (kebencian pribadi maupun golongan) adalah ‘pembunuhan kejam’ sehingga tak pantas untuk dilakoni.

Lanjutkan membaca “BATAK ?”

Agama dan Budaya

Jones Gultom*

MASIHKAH agama dengan nilai-nilai normatifnya itu, menjadi bagian vital di tengah hidup yang melaju cepat ini? Masihkah orang-orang akan berdoa, bila teknologi sudah mampu menjawab persoalan-persoalan dalam hidupnya? Masihkah puja-puji terus dilantunkan bila ketakjuban tak lagi ada di hati masing-masing orang? Pertanyaan ini pernah diutarakan Goenawan Mohammad dalam salah satu catatan pinggirnya di Majalah Tempo. Saya menduga, agama-agama formal yang dianut milyaran orang di dunia ini hanya menjadi identitas sebagai pra syarat statusnya sebagai warga negara. Agama semacam ini hanyalah sebuah lembaga hukum dan perangkat bertatanegara yang gampang bosan.

Lanjutkan membaca “Agama dan Budaya”

Kenapa (harus) Karo Bukan Batak?

Jones Gultom

Identitas Karo dalam kaitannya dengan Batak, kembali digugat. Gugatan ini dalam sebuah diskusi bersama Antroplog Karo, Juara Ginting di Rumah Buku, Padang Bulan, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Juara mengajak para peserta diskusi yang notabene, Mahasiswa Karo USU, mempertanyakan kembali latarbelakang kata Batak yang lazim disematkan pada sukunya. "Kenapa mesti ada embel-embel Batak, jika tak ada kaitan antara Batak dengan Karo?" Tanya Juara. Sudah sejak lama prokontra itu muncul ke permukaan, terutama di masyarakat Karo. Menurut penulis, mulanya polemik ini muncul sebagai imbas dari persepsi keliru, dimana ketika menyebut Batak, masyarakat seolah-olah terbayang deskripsi akan sub etnis Batak tertentu (Toba). Mungkin tak menjadi soal, jika Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun serta Batak lain duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Lanjutkan membaca “Kenapa (harus) Karo Bukan Batak?”

PERLUKAH OTORITA DANAU TOBA?

Monang Naipospos

Banyak yang prihatin dengan konsisi Danau Toba saat ini. Tidak banyak manfaat yang dilakukan para stakeholder dalam pelestarian danau toba dan kawasan pendukungnya hingga saat ini. Banyak lembaga kepedulian terbentuk, bahkan yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Tindakan hanya sebagai issu keprihatinan dan tidak dapat berbuat banyak.

HARMONISASI KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Olan Hutabarat, pengurus Tona Toba Nature memberikan salah satu Materi Kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Oleh: Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. (Dosen Univ. Gajah Mada – Ahli hukum Agraria dan Hak Ulayat). Materi ini penting bagi pegiat lingkungan dan kehutanan sehubungan banyaknya kasus yang mempertentangkan hak rakyat dalam kawasan hutan.

Lanjutkan membaca “HARMONISASI KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA”

APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

Oleh: Petrus M. Sitohang

Konsep dasar good governance

Governance atau tata kelola yang baik secara luas dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang: di bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, untuk mengelola sumberdaya milik negara dan berbagai permasalahannya. Hal ini mencakup mekanisme-mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingannya, mendapatkan hak-haknya yang dijamin Undang-Undang, melaksanakan kewajibannya dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Lanjutkan membaca “APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH”

APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

TENTANG APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

Petrus Marulak Sitohang

Kecuali di beberapa daerah yang masih menunggu pelantikan DPRD hasil pemilu 2009, pekerjaan utama yang sudah menunggu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh tanah air saat ini adalah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masing-masing. Di beberapa daerah dilaporkan sudah memulai pembahasannya. Namun di beberapa tempat lain masih menunggu terbentuknya alat-alat kelengkapan dewan termasuk Badan Anggaran atau dulu disebut Panitia Anggaran yang berwenang melakukan pembahasan RAPBD.
Lanjutkan membaca “APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH”

FACEBOOKERS UNTUK SESAMA DI TANAH BATAK

Limantina Sihaloho (Pematang Siantar)

APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN UNTUK SESAMA DI TANAH BATAK?
(SEBUAH USULAN)

Kamis, 12 November 2009, saya membaca status Pak Monang Naipospos yang dipostingkannya di dinding fesbuknya sehari sebelumnya. Isinya: “Seorang ibu meneteskan airmata tadi pagi dirumahku. Anaknya dioperasi di P.Baru butuh tebusan 12 jt Uangnya kurang 10 juta. Dia memahami alasanku tdk memberi pinjaman karena tau anakku juga baru opname dan tiap 20 hari kontrol. Tak kuasa melihat airmatanya akhirnya kujamini pinjamannya kpd sahabatku. Kulihat rahasia Tuhan yg pertemukan org dlm derita yg sama Semoga anak2 kami sgr pulih spt sediakala.”
Lanjutkan membaca “FACEBOOKERS UNTUK SESAMA DI TANAH BATAK”