APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

Oleh: Petrus M. Sitohang

Konsep dasar good governance

Governance atau tata kelola yang baik secara luas dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang: di bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, untuk mengelola sumberdaya milik negara dan berbagai permasalahannya. Hal ini mencakup mekanisme-mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingannya, mendapatkan hak-haknya yang dijamin Undang-Undang, melaksanakan kewajibannya dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Lanjutkan membaca “APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH”

APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

TENTANG APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

Petrus Marulak Sitohang

Kecuali di beberapa daerah yang masih menunggu pelantikan DPRD hasil pemilu 2009, pekerjaan utama yang sudah menunggu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh tanah air saat ini adalah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masing-masing. Di beberapa daerah dilaporkan sudah memulai pembahasannya. Namun di beberapa tempat lain masih menunggu terbentuknya alat-alat kelengkapan dewan termasuk Badan Anggaran atau dulu disebut Panitia Anggaran yang berwenang melakukan pembahasan RAPBD.
Lanjutkan membaca “APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH”

DPRD 2009-2014 Akankah Membawa Perubahan?

Roy R. Simanjuntak*)

Saat yang dinanti-nanti itu telah tiba, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2009-2014 seluruh Indonesia telah dilantik. Tentu membahagiakan dan sepatutnya pula memunculkan rasa syukur yang besar. Perjuangan panjang yang melelahkan dan membutuhkan banyak biaya sejak masa mendaftar sebagai calon anggota legislatif sampai saat-saat kampanye dan mengawal perhitungan suara, tertebuslah sudah.
Lanjutkan membaca “DPRD 2009-2014 Akankah Membawa Perubahan?”