Monang Naipospos
PLN menolak tudingan PT Inalum bahwa PLN tidak mampu menyalurkan jatah 2 MW listrik dari PT Inalum kepada masyarakat.
Monang Naipospos
PLN menolak tudingan PT Inalum bahwa PLN tidak mampu menyalurkan jatah 2 MW listrik dari PT Inalum kepada masyarakat.
Gurgur Manurung
Beberapa waktu lalu, pengagas pemekaran wilayah Toba Utara dari Toba Samosir hadir di Jakarta. Martin Sirait sebagai pendukung berdirinya Toba Utara mengundang saya lewat Short Message Service (SMS).
Lanjutkan membaca “Memahami Kebutuhan Rakyat di "Bonapasogit"”
Berdasarkan polling yang kami muat beberapa bulan ini, ternyata nama sebutan untuk propinsi pemekaran Sumatera Utara lebih banyak memilih Propinsi Tapanuli.
Propinsi Tapanuli 66%, b. Propinsi Batak 28%, c. Nama lain 6%
Apa alasan anda dengan pilihan tersebut?
Sebelumnya lihat : USUL TANAH BATAK JADI PROPINSI
Monang Naipospos
Geliat perjuangan membentuk Propinsi Tapanuli sudah lama bergulir. Trio Frienship 20 tahun lalu pernah mendendangkan lagu harapan terbentuknya Propinsi Tapanuli. Ada yang pro dan ada yang kontra.
Sejarah Singkat Kabupaten Toba Samosir ini dibacakan Sekdakab Tobasa pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Toba Samosir tanggal 8 Maret 2009 , dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Toba Samosir yang ke 11.
Oleh: Petrus M. Sitohang
Konsep dasar good governance
Governance atau tata kelola yang baik secara luas dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang: di bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, untuk mengelola sumberdaya milik negara dan berbagai permasalahannya. Hal ini mencakup mekanisme-mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingannya, mendapatkan hak-haknya yang dijamin Undang-Undang, melaksanakan kewajibannya dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Lanjutkan membaca “APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH”
TENTANG APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH
Petrus Marulak Sitohang
Kecuali di beberapa daerah yang masih menunggu pelantikan DPRD hasil pemilu 2009, pekerjaan utama yang sudah menunggu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh tanah air saat ini adalah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masing-masing. Di beberapa daerah dilaporkan sudah memulai pembahasannya. Namun di beberapa tempat lain masih menunggu terbentuknya alat-alat kelengkapan dewan termasuk Badan Anggaran atau dulu disebut Panitia Anggaran yang berwenang melakukan pembahasan RAPBD.
Lanjutkan membaca “APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH”
Roy R. Simanjuntak*)
Saat yang dinanti-nanti itu telah tiba, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2009-2014 seluruh Indonesia telah dilantik. Tentu membahagiakan dan sepatutnya pula memunculkan rasa syukur yang besar. Perjuangan panjang yang melelahkan dan membutuhkan banyak biaya sejak masa mendaftar sebagai calon anggota legislatif sampai saat-saat kampanye dan mengawal perhitungan suara, tertebuslah sudah.
Lanjutkan membaca “DPRD 2009-2014 Akankah Membawa Perubahan?”
Ir. Imran Napitupulu
Mencermati situasi politik akhir-akhir ini di Tobasa, konstelasi kegiatan dan perkembangannya cenderung menimbulkan hal merugikan, bagi semua pihak. Baik, kepada pihak yang ingin supaya aspirasinya ditanggapi, lewat gelar aksi unjuk rasa demo, maupun kepada pihak lain yang menjadi sasaran dan tujuan demo. Lanjutkan membaca “DAMAILAH TOBASA”